Sairdekut: Pembentukan Pansus RSUD Haulussy Tergantung Rapat Banmus


AMBON - BERITA MALUKU.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut menyatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut mafia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M Haulussy tergantung rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Maluku.


"Nanti kita lihat di rapat badan musyawarah. Yang jelas, kami memberikan kesempatan untuk pihak RSUD Haulussy menyelesaikan hak-hak tenaga kesehatan," kata Sairdekut kepada wartawan, di ruang kerjanya, Senin (9/8/2021).


Namun demikian dia berharap, insentif nakes dibayar saat Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-76.


"Kami minta, agar insentif tenaga kesehatan bisa segera dibayar. Kalau bisa saat HUT Kemerdekaan, untuk menjadi kado bagi mereka yang merupakan garda terdepan dalam menyelesaikan Covid-19," tandas dia.


Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku mendukung wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas mafia di RSUD dr M Haulussy Ambon. Ini dilakukan, agar rumah sakit tertua milik Pemerintah Provinsi Maluku itu, bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembenahan internal.


“Fraksi kami mendukung penuh jika saatnya terjadi pembentukan Pansus untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di RSUD Haulussy Ambon,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, ketika membacakan kata akhir fraksinya saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Jumat (5/8).


Dia menegaskan, RSUD dr M Haulussy, mesti dievaluasi, baik personil maupun manajemen, dan kinerja serta permasalahan lain yang mengakibatkan semua pelayanan di rumah sakit itu menjadi buruk. “Pelayanan di rumah sakit itu untuk sari pemerintahan sebelumnya hingga sekarang,” tegas dia.


Tak hanya itu, masalah RSUD Haulussy, Fraksi PDIP berpendapat, bahwa sebagai RSUD tertua di Maluku, dalam penanganan pasien maupun tenaga kesehatan (nakes), tidak maksimal. 


”Bahkan sangat lamban menyelesaikan hal-hal kesehatan yang penuh waktu dalam menangani pasien Covid-19,” kata dia.


Dia kemudian mengibaratkan, nakes yang menangani Covid-19, seperti menandatangani kontrak dengan liang lahat, dan Nakes sebagai taruhannya. 


“Untuk itu fraksi PDIP mendorong agar insentif Nakes segera dibayarkan atau tepatnya 17 Agustus 2021. Bertepatan dengan hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia,” harapnya.


Hal ini karena, fraksi PDIP memberikan perhatian penuh terhadap penanganan Covid-19. Nakes memiliki peran penting memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 


”Penyelesaian hak-hak kesehatan hingga kini menjadi problem tersendiri,” ujar Watubun.


Ditambahkan, keterlambatan pembayaran insentif Nakes tidak bisa dibendung. Dia mengaku, tahun 2021, hak-hak tenaga kesehatan tahun 2020 baru dibayarkan, terutama ada RSUD Dr M. Haulussy Ambon.