RSUD Haulussy Belum Pendataan Insentif Nakes Covid-19, Zulkarnain: Jangan Rakus


AMBON - BERITA MALUKU.
Hampir setiap hari Dinas Kesehatan Maluku menegur RSUD dr. M. Haulussy Ambon untuk secepatnya melakukan pendataan agar insentif tenaga (Nakes) Covid-19 bisa segera dibayarkan sesuai target 17 Agustus mendatang, berdasarkan hasil keputusan rapat bersama DPRD Maluku beberapa waktu lalu. 


Teguran ini disampaikan langsung Plt Kepala Dinas Kesehatan dr. Zulkarnain kepada dr. Inge Sihasale selaku penanggungjawab di RS berplat merah itu. 


"Setiap hari menelpone dr. Inge Sihasale, tanya ke dia berapa kali saya marah ke dia, lama-lama saya sakit jantung," ungkap Zulkarnain dikonfirmasi, Selasa (03/08/2021). 


Menurutnya, yang menjadi persoalan sampai belum diproses pembayaran insentif Nakes, disebabkan pihak RSUD Haulussy sama sekali belum melakukan pendataan. 


"Kita siap dampingi tapi kalau data belum ada apa yang kita masukan," ucapnya. 


Dalam pelaksanaannya, kata Zulkarnain proses pendataan sebenarnya bisa selesai dalam satu hari, dengan melibatkan staf lain untuk bekerjasama dalam proses pendataan. 


Dicontohkan, kebijakan yang diberlakukannya untuk RSUD Umarella Tulehu dan RSKD, jika insentif enam bulan, maka harus melibatkan enam orang untuk melakukan pendataan, satu orang menangani satu bulan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendataan bisa secepatnya selesai. 


"Sebenarnya hal ini bisa dikerjakan satu hari selesai, semua aplikasi sama kok. RSUD Umarella Tulehu dan RSKD bisa, maka RSUD Haulussy tidak bisa, tinggal petugasnya saja, kalau niatnya bagus sudah selesai," ucapnya. 


"Intinya outcam atau hasil kerjanya dari RSUD Haulussy tidak ada, saya sudah telepone petugasnya kamong (kalian) tidak boleh bekerja sendiri, jangan rakus nanti pendataan lambat. kalau dia mau bekerjasama dengan staf lain pasti selesai," sambungnya. 


Lebih lanjut dikatakan, jika proses pendataan bisa diselesaikan RSUD Umarella maka dilanjutkan dengan tahapan verifikasi, kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk dibuat surat pengantar ke Badan Pendapatan Keuangan Aseth Daerah (BPKAD) bagian keuangan untuk dipencairan. 


"Prinsipnya kita terus mendesak RSUD Haulussy untuk secepatnya memasukan data, untuk selanjutnya saya tandatangani baru biayarkan. Kalau saya kucurkan dana tanpa ada daftar maka itu korupsi," pungkasnya. 


Diberitakan sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku sepakat tanggal 17 Agustus mendatang seluruh insentif tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 sudah dibayarkan.


"Ini keputusan secara kelembagaan dan Komitmen kita, bertepatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus insentif Nakes sudah dibayarkan,"ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut usai rapat bersama Dinas Kesehatan Maluku, Dirktur RSUD dr. M. Haulussy Ambon, dan Direktur RSUD dr. Ishak Umarella, Tulehu, berlangsung di balai rakyat, karang panjang Ambon, Rabu (28/07/202).


Menindaklanjuti hal dimaksud, dirinya sudah mintakan Sekretaris Dinas Kesehatan agar tanggal 5 Agustus mendatang seluruh data laporan sudah harus rampung.


"Sekretaris Dinas telah memastikan seluruh data dari RSUD Haulussy dan Umarella harus sudah rampung di tanggal 5 Agustus," ucapnya.