Pedagang Gugat Kasatpol PP Kota Semarang Terkait Pelaksanaan Penertiban Dalam PPKM Darurat Covid 19 di Kecamatan Mijen Semarang

Sumber : Pers Kantor Hukum Kalijaga Semarang

Semarang, 31 Agustus 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor: 79/G/TF/2021/PTUN.Semarang, antara Pedagang dikawasan Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Kel. Tambangan, Kec. Mijen (depan Jatisari Square) melawan Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, yang didaftarkan ke PTUN Semarang pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Tim Advokat dari KANTOR HUKUM KALIJAGA mewakili beberapa pedagang yang terkena imbas dari tindakan penertiban dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Disease Virus 19 (Covid 19) pada tanggal 5 Juli 2021.

Sebelum pengajuan gugatan, Para Pedagang telah melakukan upaya administrasi berupa surat keberatan pada tanggal 26 Juli 2021 kepada Kepala Satuan Pamong Praja Kota Semarang, namun hingga diajukanya gugatan ini, kami belum menerima surat tanggapan terkait keberatan dimaksud.

Hal tersebut, menjadi alasan bagi Tim Kuasa Hukum untuk mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang guna menguji tindakan penertiban yang dilakukan pada tanggal 5 juli 2021, telah sesuai atau tidak, dengan ketentuan yang mengatur perihal prosedur dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pedagang dalam rangka pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Disease Virus 19 (Covid 19).

Lebih lanjut, kami selaku Tim Kuasa Hukum dalam pokok gugatan ini, menggunakan dasar hukum Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease (Covid -- 19), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai batu uji terhadap tindakan pemerintah yang menjadi objek gugatan.

Disisi lain terkait dengan fasilitas dagangan milik para pedagang yang diduga ikut diamankan pada saat pelaksanaan penertiban, kami menduga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami berharap Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dapat mengadili dan memutus perkara ini, dengan menerima dan mengabulkan seluruh isi gugatan Para pedagang selaku Penggugat. Sehingga kedepanya pelaksanaan tindakan adminitrasi pemerintahan oleh Badan dan/ atau Pejabat Tata usaha Negara dapat berbenah lebih baik dan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

-Syauqi Faradis