DPRD Maluku Bentuk Panitia Kerja Evaluasi Pelayanan di RSUD Haulussy


AMBON - BERITA MALUKU.
DPRD Maluku membentuk panitia kerja yang terdiri dari utusan masing-masing fraksi menindaklanjuti usulan Badan Musyawarah (Bamus). 


Panitia kerja ini nantinya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Haulussy, berdasarkan kesepakatan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran dari Pemerintah Daeeah (Pemda) Maluku.

"Semula kita berpikir membentuk panitia khusus, tetapi setelah melihat permasalahan yang ada, maka Bamus mengusulkan supaya membentuk panitia kerja yang di fokuskan pada pelayanan di RSUD," ungkap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di balai rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (16/08/2021).

Menurutnya, panitia kerja dibentuk menindaklanjuti keinginan dan harapan dari masyarakat, sehingga RSUD dr. M. Haulussy bisa berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan demikian masalah kesehatan yang adalah salah satu pelayanan kesehatan yang dianggap selama ini masih menjadi hambatan masyarakat bisa dibenahi dari waktu ke waktu sesuai kebijakan yang diambil pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku," tuturnya.

Disingung insentif tenaga kesehatan (Nakes) Covid-19 di RSUD Haulussy, dirinya mengakui dari hasil koordinasi bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan, dr Zulkarnain mengaku insentif yang selama ini menjadi problem telah dibayarkan.

"Tadi pagi kebetulan saya bertemu kepala dinas kesehatan di acara pengukuhan kepala BPKP yang baru. Saya tanyakan informasi ini kepada beliau tentang Nakes, beliau sampaikan sudah dibayar," pungkasnya.

Dengan demikian, kata Wattimury kesepakatan yang dibangun bersama DPRD Maluku agar sebelum tanggal 17 Agustus sudah harus dibayar telah ditepati.

Untuk itu, dirinya memberikan penghargaan kepada kepala Plt Kepala Dinas Kesehatan, yang telah berupaya mendorong pihak RSUD Haulussy untuk menyelesaikan apa yang menjadi keinginan dari nakes.

"Kami berharap kedepan hal ini tidak menjadi masalah baru, apa yang terjadi biaralah menjadi pelajaran dikemudian hari,"harap Wattimury.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut ditanya kesepakatan pembayaran insentif nakes, mengakui belum menerima laporan resmi terkait hal dimaksud.

"Belum tahu persis karena belum rapat, tetapi kalau sudah ada informasi seperti itu," cetusnya.

Walaupun demikian, jika hal tersebut benar adanya dirinya sangat bersyukur, karena keinginan dan harapan nakes sudah terwujud.

"Tetapi untuk kepastian pembayaran kapan dan berapa banyak, maka nanti setelah 17 agustus diundang kembali Dinas Kesehatan dan RSUD mendengarkan langsung dengan komitmen bersama," tutupnya.