26 Juni, Pemprov Maluku Canangkan Serbuan Vaksinasi


AMBON - BERITA MALUKU
. 26 Juni mendatang, pemerintah provinsi Maluku akan mencanangkan Serbuan Vaksinasi Menuju 1 Juta Vaksin per hari. 


"Ini merupakan salah satu keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakatnya," ujar Gubernur Maluku Murad Ismail saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Serbuan Vaksinasi Menuju 1 Juta Vaksin per Hari, di kediaman Gubernur, Kamis (24/6/2021).

Turut hadir, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen. TNI. Jeffry Apoly Rahawarin dan Kapolda Maluku Irjen. Pol. Refdi Andri, Forkopimda Provinsi Maluku. Sementara yang hadir secara virtual diantaranya Bupati/Walikota dan Forkompinda (Perwakilan) Kabupaten/Kota dan peserta Vicon lainnya.

Menurutnya, ada lima hal yang perlu menjadi perhatian sebelum pencanangan, yaitu satu, meningkatkan kekebalan kelompok dalam masyarakat vaksinasi penting untuk dilaksanakan di semua wilayah kabupaten/kota.

Dua, pemerintah kabupaten/kota se-Maluku bersama unsur TNI/Polri kewilayahan agar melaksanakan pencanangan vaksinasi secara serentak pada tanggal 26 juni 2021 nanti," kata Gubernur.

Tiga, adanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara Satgas penanganan Covid-19 daerah, unsur TNI/Polri dan stakeholder yang ada, serta seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Empat, seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota, agar data pelaksanaan vaksin harian harus dilaporkan ke pihak provinsi dan diinput di dalam sistem yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Kesehatan RI.

Lima, Bupati/Walikota agar menindaklanjuti instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021, dan instruksi Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Mikro di kabupaten/kota masing-masing.

"Agar upaya edukasi pencegahan covid 19 dan seruan vaksinasi dapat dilaksanakan secara masif dan terstruktur," tutup Gubernur.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menegaskan perlu adanya upaya bersama untuk memastikan sasaran vaksinasi bisa mendapatkan haknya dengan melibatkan semua pihak di masyarakat. Atas dasar ini, lokasi vaksinasi akan ditentukan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Sekda menjelaskan, jelang vaksinasi, kabupaten/kota lah yang melakukan pemetaan target sasaran vaksinasi, fokus di ibukota daerah dan wilayah padat. Kemudian memastikan alur logistik vaksin dan rantai dingin di daerah (Koordinasi dengan Kemenkes). Melakukan kerjasama lintas sektor untuk pos vaksinasi massal. Maka Dinkes provinsi akan memaksimalkan fungsi PJ Binwil di masing-masing kabupaten/kota.

"Kemudian kinerja dari pendelegasian tugas pencatatan dan pelaporan harus terkontrol secara baik. Di sisi lain, kepala daerah dan instansi terkait harus terjun langsung, tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan untuk menjangkau seluruh target sasaran vaksinasi, tanpa upaya mendekatkan sasaran tersebut kepada pos vaksinasi," jelas Sekda.

Di akhir paparannya, Sekda kembali menegaskan, bila TNI/Polri berperan penting untuk mempercepat cakupan vaksinasi di tiap-tiap daerah. Selanjutnya mengoptimalkan potensi daerah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang vaksinasi.